BERITA

Praktik setor upeti memang sudah lama dilakukan oknum pemerintah daerah. Untuk mengurus berbagai kepentingan administrasi, guru bahkan harus menyetor sejumlah uang kepada pegawai pemerintah daerah padahal hal tersebut sudah merupakan kewajiban mereka. Dalam kasus sertifikasi pun di beberapa daerah ada pemerintah daerah yang bahkan meminta upeti kisaran 500—1,5 juta per gurunya. Sungguh ironis. Kapan pendidikan Indonesia akan maju jika demikian?

KEMDIBUD: MASIH ADA GURU BERI UPETI

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah menyatakan masih banyak guru yang takut kepada pemerintah daerah. Untuk mengadu dan protes saja, para guru tidak berani. "Bahkan, dalam sidak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, ada guru yang menyetor, menyerahkan uang kepada dinas pendidikan," kata Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah Haryono Umar saat dihubungi Tempo, Senin, 22 Desember 2014.

Setoran ini disebut sebagai uang terima kasih kerena guru mendapat tunjangan. Haryono menyebut, di salah satu kabupaten, ditemukan setoran untuk pejabat di dinas pendidikan itu mencapai Rp 30 juta. "Kalau tidak mau menyetor, mereka (para guru) sangat mudah dimutasi," ujarnya.

Seharusnya, tutur Haryono, guru hanya fokus mengajar dan mendidik siswa. Namun, dengan kondisi semacam ini, guru menjadi resah. "Memprihatinkan, masak guru menyetor?" kata Haryono. Tindakan menyetor ini bukanlah keinginan guru, melainkan paksaan. Menurut dia, Undang-Undang Otonomi Daerah harus diperbaiki. Bahkan, jika diperlukan, guru ditarik ke pusat.

Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah telah bekerja sama dengan KPK untuk mencegah penyimpangan dalam bidang pendidikan. Pemerintah daerah mendapat anggaran pendidikan yang sangat besar dan selama ini tidak ada yang mengawas.Sumber:TEMPO